Bandar Lampung — Suaraexpose.com, Alarm serius bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berbunyi keras. Ratusan siswa dan guru dari tiga sekolah di Kecamatan Kemiling dilaporkan mengalami gejala diare massal usai menyantap makanan program pemerintah, Rabu (13/02/2026).
Fakta ini memicu gelombang pertanyaan publik: bagaimana mungkin distribusi makanan untuk anak sekolah berjalan tanpa jaminan higienitas yang sah?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban berasal dari:
•SDN 4 Sumberjo: 77 siswa, 9 guru, dan 1 orang tua
•SD Al Munawaroh: 64 siswa, 11 guru/penjaga sekolah, dan 1 orang tua
•SMPN 14 Bandar Lampung: 43 siswa
Total terdampak lebih dari 200 orang.
Sebagian menjalani rawat jalan, sementara 11 orang harus mendapat perawatan di rumah sakit dan Puskesmas Kemiling.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, mengungkap temuan yang membuat publik semakin gelisah dapur penyedia makanan (SPPG) diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen dasar yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam penyediaan konsumsi massal.
Jika benar dapur belum berizin, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar soal insiden, melainkan potensi kelalaian sistemik dalam pengawasan program MBG. Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi siswa justru berisiko menjadi bumerang kesehatan.
Beberapa hal krusial yang kini disorot:
•Mengapa dapur tanpa SLHS bisa lolos menyalurkan makanan ke sekolah?
•Siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi kelayakan dapur?
•Apakah ada pengawasan rutin terhadap kualitas makanan MBG
•Mengapa deteksi dini tidak mampu mencegah korban massal.
Dinas Kesehatan menyatakan sampel makanan dan air telah diambil untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti kejadian. Namun pengalaman berbagai kasus sebelumnya menunjukkan, hasil uji saja tidak cukup tanpa keterbukaan penuh kepada publik.
Pengamat kesehatan masyarakat menilai, kasus ini harus menjadi warning keras bahwa program pangan massal untuk anak sekolah tidak boleh berjalan dengan standar minimal.
“Ini menyangkut keselamatan anak. Jika ada celah dalam perizinan dan pengawasan, itu harus dibongkar sampai tuntas,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.
Dengan cakupan MBG yang luas, insiden di Kemiling berpotensi menjadi puncak gunung es.
Tanpa audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia, bukan tidak mungkin kasus serupa muncul di wilayah lain.
Audit total dapur MBG di Bandar Lampung
Penelusuran rantai distribusi makanan
Sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian
Transparansi hasil uji laboratorium
Kasus dugaan keracunan massal ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras tentang rapuhnya pengawasan keamanan pangan di program publik. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat, terbuka, dan tegas.
Sebab dalam program yang menyasar anak-anak, satu kelalaian saja sudah terlalu banyak.
Sampai berita ini kami tayangkan Indra sebagai kepala dapur MBG saat kami coba mengkomfirmasi melalui aplikasi whassapp walau kondisi aktif namun engan memberikan tanggapan apapu alias diam membisu.(***)
