TALANG PADANG – Setelah melakukan penyelidikan selama 3 bulan, tim investigasi SuaraExpose.com bersama LSM pemerhati pendidikan menemukan pola dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMKN 1 Talang Padang yang dilakukan melalui modus mark-up pembayaran honor guru honorer.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, guru honorer diperbolehkan mengajar maksimal 24 jam per bulan dengan upah Rp 50.000 per jam. Untuk 17 guru honorer, total pembayaran dalam setahun seharusnya mencapai Rp 244,8 juta.
Namun, dokumen realisasi yang diperoleh menunjukkan angka Rp 485,7 juta selisih lebih dari Rp 240 juta yang diduga menjadi kerugian negara.
Sumber yang dekat dengan proses pengelolaan dana di sekolah mengungkapkan bahwa modusnya dilakukan dengan cara menaikkan jumlah jam mengajar yang dicatat serta nilai upah per jam dalam laporan pembayaran, meskipun faktanya guru honorer hanya menerima jumlah yang sesuai dengan ketentuan.
“Modusnya sederhana, tapi dampaknya mematikan bagi kelangsungan pendidikan di sini,” ujar sumber tersebut.
Nama-nama 17 guru honorer yang tercantum dalam dokumen telah teridentifikasi oleh tim investigasi. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah mereka terlibat aktif dalam skema korupsi atau hanya digunakan sebagai alat oleh pihak tertentu.
Beberapa guru yang dihubungi secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka hanya menerima honor sesuai dengan kesepakatan awal.
Tim investigasi juga menemukan bahwa sistem pengawasan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah tersebut memiliki celah yang cukup besar.
Dokumen pembayaran yang diperiksa tidak memiliki tanda tangan verifikasi dari pihak ketiga, dan proses pelaporan ke dinas pendidikan tidak dilakukan secara berkala.
Selain mendesak penuntutan hukum bagi pelaku, LSM juga mengajukan tuntutan untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan dana BOS di seluruh Provinsi Lampung.
Mereka menekankan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang tinggi diperlukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
“Dana BOS adalah tulang punggung pendidikan. Setiap rupiahnya harus digunakan untuk kesejahteraan siswa dan guru,” tutup sumber LSM.<span;>
Pengelolaan dana di sekolah mengungkapkan bahwa modusnya dilakukan dengan cara menaikkan jumlah jam mengajar yang dicatat serta nilai upah per jam dalam laporan pembayaran, meskipun faktanya guru honorer hanya menerima jumlah yang sesuai dengan ketentuan.
“Modusnya sederhana, tapi dampaknya mematikan bagi kelangsungan pendidikan di sini,” ujar sumber tersebut.
Nama-nama 17 guru honorer yang tercantum dalam dokumen telah teridentifikasi oleh tim investigasi. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah mereka terlibat aktif dalam skema korupsi atau hanya digunakan sebagai alat oleh pihak tertentu.
Beberapa guru yang dihubungi secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka hanya menerima honor sesuai dengan kesepakatan awal.
Tim investigasi juga menemukan bahwa sistem pengawasan pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah tersebut memiliki celah yang cukup besar.
Dokumen pembayaran yang diperiksa tidak memiliki tanda tangan verifikasi dari pihak ketiga, dan proses pelaporan ke dinas pendidikan tidak dilakukan secara berkala.
Selain mendesak penuntutan hukum bagi pelaku, LSM juga mengajukan tuntutan untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan dana BOS di seluruh Provinsi Lampung.
Mereka menekankan bahwa pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang tinggi diperlukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.
“Dana BOS adalah tulang punggung pendidikan. Setiap rupiahnya harus digunakan untuk kesejahteraan siswa dan guru,” tutup sumber LSM.
Saat kami coba melakukan komfirmasi kepala Sekolah Jamnur Hardy melalui aplikasi whatsapp walau keadaan hanpone beliau aktif namun enggan menjawab. (***)
