Lampung Utara, Suaraexpose.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan efisien melalui dominasi penggunaan metode E-Purchasing pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026, Kamis 16/07/2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026, Bapenda Lampung Utara tercatat memiliki 165 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp6,73 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 paket atau 80 persen dilaksanakan melalui mekanisme E-Purchasing, sedangkan sisanya sebanyak 33 paket atau 20 persen menggunakan metode lainnya.
Dari sisi jumlah paket, angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan pengadaan telah memanfaatkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan katalog elektronik pemerintah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola belanja pemerintah.
Tidak hanya mendominasi dari jumlah paket, nilai transaksi melalui E-Purchasing juga mencapai Rp3,54 miliar atau sekitar 52,66 persen dari total nilai pengadaan yang tercatat.
Sementara itu, paket non E-Purchasing memiliki nilai sekitar Rp3,18 miliar atau 47,34 persen dari keseluruhan anggaran pengadaan.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa E-Purchasing telah menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pengadaan di lingkungan Bapenda Lampung Utara.
Sistem ini memungkinkan proses pengadaan berlangsung lebih cepat, efisien, serta memberikan ruang pengawasan yang lebih luas karena seluruh transaksi terdokumentasi secara elektronik.
Penggunaan E-Purchasing juga memiliki dampak positif terhadap efisiensi administrasi. Melalui katalog elektronik, satuan kerja dapat melakukan pembelian barang dan jasa yang telah memiliki standar harga dan spesifikasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan risiko perbedaan harga maupun potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Selain itu, dominasi E-Purchasing mencerminkan keseriusan Bapenda Lampung Utara dalam menerapkan prinsip good governance, khususnya aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa tingginya penggunaan metode elektronik merupakan indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Semakin besar proporsi transaksi yang dilakukan secara digital, semakin terbuka pula ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin baik, pengelolaan pengadaan yang modern menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.
Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda membutuhkan dukungan sarana, prasarana, dan layanan operasional yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat.
Dengan total pengadaan mencapai Rp6,73 miliar dan dominasi E-Purchasing sebesar 80 persen dari jumlah paket yang dilaksanakan, Bapenda Lampung Utara dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.
Ke depan, konsistensi penerapan sistem pengadaan elektronik diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Red)
