Provinsi Lampung — Suaraexpose.com, Pengangkatan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.
Kebijakan ini dinilai sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan pertanyaan publik terkait rasa keadilan, khususnya bagi guru honorer yang telah lama mengabdi.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyampaikan bahwa percepatan pengangkatan petugas MBG patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen negara dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan anak.
Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut perlu diiringi dengan perhatian yang sama terhadap nasib guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Guru honorer telah mengabdi bertahun-tahun dalam keterbatasan. Mereka adalah garda terdepan pendidikan. Maka sudah selayaknya pemerintah juga memberikan kepastian dan keadilan terhadap status serta kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kondisi psikologis peserta didik. Ketimpangan dalam kebijakan pengangkatan tenaga pendidikan dan tenaga pendukung program sekolah dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta berdampak jangka panjang pada dunia pendidikan di daerah.
Komisi V DPRD Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. DPRD mendorong agar proses pengangkatan dilakukan secara bertahap, transparan, dan berkeadilan, tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Pihaknya juga berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program strategis nasional seperti MBG dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini menjadi pilar utama pendidikan.
Dengan pendekatan yang proporsional dan kebijakan yang inklusif, diharapkan seluruh elemen pendidikan baik tenaga pendidik maupun tenaga pendukung program dapat memperoleh perhatian yang seimbang demi terwujudnya kualitas pendidikan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.(adv)
