LAMPUNG SELATAN – Suaraexpose.com, Di tengah teriknya awal tahun 2026, sebuah kabar mengejutkan datang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan.
Angka fantastis sebesar Rp 778.887.000,00 hampir menyentuh angka satu miliar rupiah telah digelontorkan hanya untuk satu pos belanja layanan internet Dedicated Internet Access Internasional (DIAI).
Angka ini bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Ini adalah uang rakyat. Uang yang seharusnya menjadi nadi pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat Lampung Selatan.
Namun, ironi terasa begitu menyakitkan ketika realitas menunjukkan bahwa di saat pemerintah pusat sedang menggencarkan efisiensi anggaran secara besar-besaran, BPKAD Lampung Selatan seolah menutup mata dan telinga, terus berjalan dengan langkah yang mempertanyakan akal sehat.
Ketika kebenaran mulai digali, ketika wartawan berusaha memegang tanggung jawab untuk menyampaikan fakta kepada publik, pintu keterbukaan justru ditutup rapat.
Kepala BPKAD, Rini Ariasih, yang seharusnya menjadi penjaga gawang transparansi, malah memilih untuk membisu.
Di hadapan pertanyaan wartawan yang mendesak akan rincian penggunaan dana tersebut, ia enggan menjawab.
Diamnya bukan hanya kebisuan kata, melainkan sebuah tanda tanya besar yang menggantung di udara Apakah ini ketidakmengertian terhadap juknis penggunaan anggaran, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan?
Sikap ini semakin kontras dan menyakitkan jika dibandingkan dengan gaya kerja Bupati Radityo Egi Pratama.
Sosok nomor satu di Kabupaten Lampung Selatan itu dikenal dengan prinsip “Terbuka, Cepat, Tanggap, dan Ramah” kepada masyarakatnya.
Namun, di bawah kepemimpinannya, ada satu lembaga vital yang seolah berjalan di jalur terpisah, mengesampingkan semangat transparansi yang diusung oleh sang pemimpin daerah.
Bimo Nugroho S.H., pemerhati anggaran Provinsi Lampung, tidak bisa menahan keprihatinannya. “Ditanya soal MPPS saja tidak dijawab. Apakah ini menunjukkan bahwa posisi tersebut memang bukan bidang keahliannya?” tanyanya dengan nada tajam.
Bimo menegaskan apa yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara Anggaran itu bukan milik Pemerintah Kabupaten, bukan milik pegawai, bukan milik Bupati, dan tentu saja bukan milik Kepala Badan.
“Anggaran itu milik masyarakat Lampung Selatan. Oleh karena itu, dalam penggunaannya wajib transparan. Masyarakat berhak tahu berapa banyak uang mereka yang digunakan dan untuk apa saja,” tegas Bimo.
Kini, masyarakat Lampung Selatan dibiarkan bertanya-tanya di tengah kabut ketidakjelasan.
Hampir satu miliar rupiah untuk internet apakah layanan yang didapat sebanding dengan harganya Apakah setiap rupiah yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan dengan benar Hingga saat ini, jawaban masih hilang ditelan kebisuan, sementara hak rakyat untuk tahu terus tertunda.
Apakah keadilan dan transparansi akan segera hadir, atau anggaran rakyat ini akan terus menjadi misteri yang tak terpecahkan Kita tunggu keberanian untuk berbicara.(***)
