Pesisir Barat – Suaraexpose.com, Kedua SMK Negeri unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yang seharusnya menjadi tonggak pendidikan berkualitas justru terjaring dalam jeratan dugaan korupsi yang mengerikan.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya dinikmati oleh ribuan siswa dan menjamin kesejahteraan pendidik, malah diduga dikuras habis oleh oknum kepala sekolah demi keserakahan yang tidak terkendali.
Dalam temuan mengejutkan yang diperoleh Suaraexpose.com, SMKN 1 Krui dan SMKN 1 Ngambur terbongkar telah melakukan penyimpangan pembayaran guru honorer pada tahun 2025 dengan angka yang membuat bulu kuduk merinding.
Kerugian negara mencapai total Rp 172.500.000 – angka fantastis yang bisa saja digunakan untuk membangun laboratorium modern, menambah buku perpustakaan, atau bahkan memberikan beasiswa kepada puluhan siswa kurang mampu.
Di SMKN 1 Krui, kepala sekolah Edi Setiawan diduga telah melaporkan pembayaran 14 guru honorer sebesar Rp 273.300.000.
Namun berdasarkan standar yang berlaku di Provinsi Lampung, masing-masing guru honorer hanya berhak mendapatkan maksimal Rp 1,2 juta per bulan atau Rp 14,4 juta per tahun. Sehingga untuk 14 orang guru, pembayaran yang wajar adalah Rp 201.600.000 – tersisa selisih Rp 71.700.000 yang tak jelas kemana arahnya!
“Kita hitung sendiri, satu jam mengajar hanya Rp 50 ribu, maksimal 24 jam dalam sebulan. Angka itu sudah pasti Tapi mereka tega memanipulasi angka hanya untuk mengisi kantong pribadi,” ucap Bimo Nugroho, pemerhati pendidikan Lampung dengan suara gemetar marah.
Tak kalah memprihatinkan, SMKN 1 Ngambur yang dipimpin oleh M Latip juga terjerat kasus serupa. Untuk 7 guru honorer, dilaporkan telah dikeluarkan dana sebesar Rp 210.560.000, padahal secara wajar hanya seharusnya Rp 100.800.000. Selisih mencapai Rp 109.760.000 – cukup untuk membangun sebuah gedung kelas baru lengkap dengan fasilitas belajar!
“Kompak mereka merusak sistem pendidikan! Bukan hanya berjamaah menyelewengkan anggaran, bahkan saat ditanya langsung melalui WhatsApp, keduanya sama-sama diam dan menghindar.
Apa mereka tak punya hati nurani melihat siswa belajar dengan fasilitas yang terbatas?” cetus Bimo dengan ekspresi penuh kecewa.
Dugaan korupsi ini bukan hanya masalah keuangan semata, tapi juga telah menyakiti hati para guru honorer yang bekerja keras setiap hari.
Mereka yang layak mendapatkan haknya justru menjadi alat untuk memenuhi keserakahan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat kini menuntut keadilan! Pihak Kejaksaan dan Aparatur Pengawasan Negara (APN) diminta segera turun tangan untuk membongkar kebohongan yang telah menyelimuti kedua sekolah ini.
Tak hanya itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico juga harus memberikan klarifikasi tegas apakah ada kelalaian dalam pengawasan, atau bahkan ada tangan-tangan lain yang terlibat dalam kasus ini?
“Besar harapan kita, kasus ini menjadi contoh bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia bahwa dana pendidikan adalah amanah yang tidak boleh dipermainkan dengan sembarangan” tegas seorang aktivis masyarakat di Pesisir Barat yang enggan disebutkan namanya.
Edisi mendatang, Suaraexpose.com akan mengungkap lebih dalam anggaran apa saja lagi yang mungkin telah diselewengkan oleh kedua SMKN tersebut, dan siapakah saja yang menjadi bagian dari jaringan korupsi yang telah merusak masa depan anak-anak bangsa, “Tutup Bimo”.(***)
