Suaraexpose.com – Lampung Utara, Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencoreng wajah birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Kali ini sorotan mengarah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Utara.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) Lampung membongkar dugaan adanya korupsi sistematis dan penyalahgunaan wewenang atau Kekuasaan yang diduga telah berlangsung di Bapenda Kabupaten Lampung Utara selama Dua tahun terakhir.
Informasi yang diterima redaksi Suaraexpose.com menyebutkan oknum pejabat utama yakni Kepala Bapenda Lampung Utara diduga kuat menjadi aktor utama dalam praktik curang pada penggunaan anggaran Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp 854.340.510.
Ratusan juta rupiah mengalir lewat skema pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, kertas dan cover yang tak sejalan dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dengan adanya penerapan SPBE, seharusnya pihak Bapenda Lampura bisa lebih menekan penggunaan kertas dan secara otomatis biaya akan hemat juga ,” Ujar Ketua GEMAK Bimo Nugroho S.H Kamis (18/09/2025) di Bandar Lampung.
Bimo menjelaskan sebagaimana aturan yang dijelaskan dalam PMK No. 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025, dan sesuai jumlah pegawai, seharusnya anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor tersebut disesuaikan dengan jumlah pegawai yang dimiliki saat ini.
“Jika jumlah pegawai yang dimiliki sampai dengan 40 pegawai, maka anggaran tersebut seharusnya hanya Rp 59.170.000 satker per tahun,”Beber Bimo”.
Namun jika jumlah pegawai lebih dari 40 orang maka biaya tersebut sebesar Rp 1.480.000 OT, “Moral Kepala Bapenda lampung utara ini sangat Bobrok.
Tak hanya itu Bimo juga menyebut beberapa modus korupsi ATK yang diduga terjadi di Bapenda Lampung Utara diantaranya seperti Harga alat tulis kantor (ATK) yang diajukan dalam anggaran dibuat jauh lebih tinggi dari harga pasar, Selisihnya kemudian dikembalikan ke oknum tertentu.
“Kemudian ATK yang dianggarkan dan dicatat dalam laporan pengadaan ternyata tidak pernah benar-benar dibeli atau diterima oleh kantor.
Barang yang dibeli kualitasnya jauh di bawah spesifikasi yang diajukan, namun tetap dilaporkan sesuai anggaran.
“Selain itu, barang yang sama dianggarkan dan dibeli berulang kali dalam waktu singkat, padahal stok masih cukup, Satu jenis ATK dicatat dalam beberapa laporan pengadaan yang berbeda, sehingga seolah-olah kebutuhan ATK sangat besar dan Nota pembelian dipalsukan atau dimanipulasi untuk mencairkan dana anggaran ATK,” bebernya.
Lebih lanjut Bimo mengatakan, anggaran ATK ini menimbulkan kecurigaan, mengingat ditahun sebelumnya telah diberitakan bahwa anggaran Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor di Bapenda Lampung Utara sebesar Rp 1.309.362.215 diduga merugikan daerah lebih dari Rp 1 miliar per tahun.
Meski adanya kerugian daerah, pihak Bapenda Lampura masih kembali menganggarkan belanja ATK. Sehingga Hmhal ini menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan oleh oknum pejabat setempat melakukan mark up anggaran.
Dengan demikian, anggaran tersebut dijadikan sebagai lahan korupsi dan memungkinkan oknum pejabat Bapenda Lampura meraup keuntungan hingga ratusan juta setiap tahun.
Menurut Dodi, Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang, Investigasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dari dugaan ini.
“Jika terbukti bersalah, oknum yang terlibat harus mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang,” tegasnya.
Bagaimana tanggapan Kepala Bapenda Lampung Utara Desyadi yang diisukan kan akan menjadi calon sekda lampung utara, atas pemberitaan ini tunggu kelanjutan berita selengkapnya Suaraexpose.com edisi mendatang.(Tim)
