LAMPUNG SELATAN — Pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data pengadaan yang dikaji, sejumlah paket belanja jasa dan pemeliharaan tercatat mencapai nilai ratusan juta rupiah.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak BPPRD, khususnya terkait volume pekerjaan, spesifikasi, penerima manfaat, dasar penetapan nilai anggaran, hingga realisasi pembayarannya.
Dalam data yang dikaji, salah satu paket yang cukup menonjol adalah Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dengan nilai sekitar Rp132,25 juta. Paket tersebut tercatat berkaitan dengan penyedia yang ditampilkan sebagai ALL Bengkel Motor Resmi dan Pertamina.
Selain itu, terdapat paket Belanja Jasa Tenaga Ahli – Penagihan Pajak Daerah dengan nilai sekitar Rp144 juta. Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena jasa yang dianggarkan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPPRD dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, berapa jumlah tenaga ahli yang digunakan, berapa besaran honor masing-masing tenaga, berapa lama masa pelaksanaan pekerjaan, serta apa indikator keberhasilan dan output yang dihasilkan.
Sorotan lainnya terdapat pada paket Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dengan nilai sekitar Rp177,96 juta. Dalam data pengadaan, nama penyedia tercatat sebagai ALL Kepala UPT dan Kepala Pelayanan di MPP.
Pencantuman nama penyedia tersebut tentu membutuhkan klarifikasi agar publik dapat memahami siapa sebenarnya pihak pelaksana, bentuk layanan yang diberikan, jumlah titik layanan, periode berlangganan, serta dasar pengadaan yang digunakan.
Secara keseluruhan, data yang dikaji menunjukkan terdapat 106 paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp2,94 miliar. Dari jumlah tersebut, 35 paket tercatat melalui mekanisme swakelola dengan nilai sekitar Rp1,74 miliar.
Sementara itu, sekitar Rp2,04 miliar tercatat pada paket yang masih dalam proses berjalan. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar nilai pengadaan dalam data tersebut belum berstatus selesai.
Karena itu, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui besaran anggaran, tetapi juga dapat memahami bagaimana uang publik tersebut digunakan dan apa hasil yang diperoleh pemerintah daerah.
Untuk memperoleh penjelasan mengenai sejumlah paket tersebut, wartawan mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala BPPRD Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M., melalui aplikasi WhatsApp.
Namun hingga berita ini disusun, Iwan Chandra Gautama belum memberikan tanggapan atas pertanyaan konfirmasi yang disampaikan melalui WhatsApp.
Sikap tidak memberikan tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan terkait rincian belanja dan pelaksanaan paket pengadaan masih belum terjawab.
Meski demikian, tidak adanya jawaban dari pihak BPPRD tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar informasi yang berkembang dapat dilihat secara berimbang dan berdasarkan data.
Publik kini menunggu penjelasan BPPRD Lampung Selatan mengenai sejumlah belanja jasa dan pemeliharaan tersebut, termasuk dasar penganggaran, mekanisme pengadaan, volume pekerjaan, realisasi pembayaran, serta hasil yang telah diterima pemerintah daerah.
Suaraexpose.com akan terus melakukan penelusuran terhadap data pengadaan tersebut dan memberikan ruang kepada pihak BPPRD maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.(Red)
