TANGGAMUS – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, realisasi pengadaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanggamus justru memunculkan sejumlah pertanyaan.
Dari total pengadaan senilai Rp1,2 miliar, sebagian besar anggaran terlihat terserap untuk kebutuhan operasional dan administrasi internal perkantoran, bukan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Data realisasi pengadaan menunjukkan bahwa anggaran terbesar mengalir ke berbagai kebutuhan kantor, mulai dari perlengkapan dinas, bahan cetak, komputer, perabot kerja hingga sewa kendaraan dinas.
Pola belanja semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi penggunaan uang rakyat yang seharusnya mengedepankan manfaat publik.
Sorotan utama tertuju pada belanja bahan cetak yang secara akumulatif mencapai sekitar Rp354 juta. Nilai tersebut setara hampir 30 persen dari seluruh realisasi pengadaan BKAD.
Besarnya anggaran untuk kebutuhan cetak menjadi perhatian mengingat pemerintah pusat maupun daerah selama beberapa tahun terakhir gencar mengampanyekan transformasi digital, penerapan e-government, arsip elektronik, hingga pengurangan penggunaan kertas dalam birokrasi.
Publik tentu berhak mengetahui dokumen apa saja yang dicetak hingga menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
Apakah volume pekerjaan memang sedemikian besar, atau justru masih terdapat pola administrasi konvensional yang belum mampu beradaptasi dengan sistem digital yang lebih efisien?
Tak hanya itu, pengadaan komputer dan perangkat pendukung yang mencapai lebih dari Rp161 juta juga memunculkan kebutuhan akan transparansi.
Masyarakat perlu mengetahui jumlah unit yang dibeli, spesifikasi perangkat, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, belanja sewa kendaraan dinas perorangan sebesar Rp113,2 juta turut menjadi perhatian.
Dalam kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara hati-hati, publik tentu akan mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan sewaan apabila pemerintah daerah telah memiliki aset kendaraan dinas yang tersedia.
Di sisi lain, terdapat pula paket pemeliharaan gedung kantor senilai Rp97,5 juta. Meski pemeliharaan aset merupakan kebutuhan yang wajar, masyarakat berhak mengetahui bentuk pekerjaan yang dilakukan, lokasi pekerjaan, serta hasil nyata yang dapat dilihat dari penggunaan anggaran tersebut.
Lebih jauh lagi, pola distribusi pengadaan menunjukkan adanya konsentrasi nilai belanja pada beberapa penyedia tertentu. Dua penyedia tercatat memperoleh pekerjaan dengan nilai gabungan sekitar <span;>Rp574 juta, atau hampir setengah dari total realisasi pengadaan BKAD.
Situasi ini memang belum tentu melanggar aturan, namun tetap memerlukan pengawasan dan keterbukaan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pengamat tata kelola keuangan daerah menilai bahwa indikator keberhasilan belanja pemerintah tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari manfaat yang dihasilkan.
Belanja yang didominasi kebutuhan internal birokrasi berpotensi menimbulkan kesan bahwa anggaran lebih banyak berputar untuk mendukung aktivitas perkantoran dibanding memberikan dampak nyata bagi masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya dari dana publik tersebut.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah, BKAD memegang peran sentral dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, publik menaruh harapan besar kepada Kepala BKAD Kabupaten Tanggamus, Afrida Susanti, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perencanaan, urgensi, serta manfaat dari setiap paket pengadaan yang telah direalisasikan.
Keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa pengadaan hanya menjadi rutinitas administratif tahunan yang berorientasi pada penyerapan anggaran semata. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya angka Rp1,2 miliar, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Ketika ratusan juta rupiah dihabiskan untuk bahan cetak, komputer, perlengkapan kantor, dan sewa kendaraan, sementara masyarakat masih berharap pada peningkatan kualitas layanan publik yang lebih nyata, maka pertanyaan yang muncul menjadi semakin relevan:
Apakah pengadaan Rp1,2 miliar tersebut benar-benar telah menjawab kebutuhan masyarakat, atau justru lebih banyak mengakomodasi kebutuhan birokrasi itu sendiri?
Pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus.(Red)
