Kota Metro, Suaraexpose.com – Besarnya anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Metro kembali menjadi perhatian publik.
Dari total realisasi dan paket pengadaan dari Januari – Agustus tahun 2026 ini yang tercatat mencapai sekitar Rp2,145 miliar, sebagian besar anggaran justru terserap untuk kebutuhan layanan internet serta tenaga pendukung teknologi informasi dan administrasi, Senin 31/08/2026.
Hasil penelusuran data pengadaan menunjukkan sedikitnya Rp998 juta dialokasikan untuk berbagai layanan internet, mulai dari belanja bandwidth, internet berlangganan hingga operasional layanan Call Center 112. Nilai tersebut setara hampir 46,5 persen dari total anggaran yang tercatat dalam daftar pengadaan.
Di sisi lain, belanja untuk tenaga pendukung seperti programmer, tenaga administrasi, PPPK paruh waktu, hingga tenaga ahli media mencapai sekitar Rp777,7 juta atau 36,3 persen dari keseluruhan anggaran. Jika kedua kelompok belanja tersebut digabungkan, maka total dana yang terserap mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Angka tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat Kota Metro dari penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut?
Sorotan terbesar tertuju pada paket belanja bandwidth internet yang mencapai Rp724,47 juta, menjadikannya paket dengan nilai tertinggi dalam daftar pengadaan.
Nilai tersebut bahkan melampaui banyak kegiatan lain yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan infrastruktur teknologi maupun peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
Dalam perspektif tata kelola anggaran, penggunaan dana yang besar untuk konektivitas internet sebenarnya bukan persoalan apabila berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Namun, tanpa indikator kinerja yang terukur dan dapat diakses publik, besarnya belanja tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa anggaran lebih banyak habis untuk menopang operasional internal dibanding menciptakan inovasi layanan yang berdampak langsung.
Kondisi serupa terlihat pada alokasi tenaga pendukung. Kehadiran programmer, tenaga ahli media, serta tenaga administrasi tentu dibutuhkan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Namun publik berhak mengetahui output yang dihasilkan dari anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Apakah keberadaan tenaga-tenaga tersebut berhasil meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah? Apakah layanan publik berbasis digital menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih transparan? Ataukah anggaran tersebut hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa indikator keberhasilan yang jelas?
Fakta lain yang menarik adalah dominasi belanja jasa dalam struktur pengadaan Diskominfo Kota Metro. Dari total nilai pengadaan yang tercatat, sebagian besar anggaran mengalir ke sektor jasa, sementara belanja perangkat dan sarana pendukung teknologi relatif lebih kecil.
Padahal, dalam konteks pembangunan ekosistem digital pemerintahan, investasi pada infrastruktur teknologi, keamanan sistem, perangkat pendukung layanan publik, serta peningkatan kapasitas sistem informasi menjadi aspek yang tidak kalah penting dibanding belanja operasional.
Situasi ini memunculkan kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerintah daerah perlu membuka secara transparan indikator capaian setiap program yang dibiayai dari anggaran tersebut agar masyarakat dapat menilai apakah dana miliaran rupiah yang digelontorkan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi garda terdepan transformasi digital, Diskominfo Kota Metro dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga menunjukkan dampak konkret yang dapat dirasakan warga.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja menjadi kunci agar belanja teknologi informasi tidak sekadar tercatat sebagai pengeluaran rutin, melainkan menjadi investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah, pertanyaan yang kini muncul bukan lagi berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang telah kembali kepada masyarakat Kota Metro dari Rp1,7 miliar yang terserap untuk internet dan tenaga pendukung tersebut.
Saat wartawan media ini coba menghubungi untuk melakun kompirmasi terkait anggaran yang di jelas dalam berita ini, Namun pihak kominfo kota metro tidak satu pun yang memberikan tanggapan alias diam membisu.
Dalam mengelola anggaran, seharunya keterbukaan informasi kepada masyarakat memang sudah menjadi kewajiban agar tidak menimbukan kecurigaan masyarakat, Bagai mana kelanjutan berita ini dan anggaran apa saja yang terindikasi syarat pemyimpangan tunggu edisi mendatang.(Red)
