Pringsewu, Suaraexpose.com – Di tengah berbagai kebutuhan dunia pendidikan yang masih menunggu perhatian serius, publik Pringsewu justru dikejutkan oleh besarnya anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pringsewu. Nilainya tidak tanggung-tanggung, disebut mencapai lebih dari Rp1,35 miliar dalam satu tahun anggaran.
Angka tersebut kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pertanyaan sederhana pun mulai bermunculan: berapa banyak rapat yang digelar hingga anggaran konsumsi mampu menembus angka miliaran rupiah? Dan yang lebih penting, apakah seluruh proses pengadaannya telah berjalan secara terbuka,
kompetitif, dan sesuai aturan?
Penelusuran terhadap sejumlah data pengadaan menunjukkan adanya pola yang menarik untuk dicermati.
Beberapa paket tercatat memiliki nilai yang relatif seragam, berulang, dan dalam sejumlah kasus dimenangkan oleh penyedia yang sama. Pola tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana persaingan usaha benar-benar terjadi dalam proses pengadaan tersebut.
Nama-nama penyedia tertentu terlihat mendominasi daftar penerima pekerjaan. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa peluang usaha mungkin belum dinikmati secara merata oleh pelaku UMKM lainnya yang juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Jika pola tersebut memang terjadi secara berulang, publik tentu berhak mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan penyedia sudah berjalan secara optimal atau justru terdapat faktor lain yang menyebabkan proyek-proyek tersebut terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Di sisi lain, sorotan masyarakat tidak hanya berhenti pada persoalan vendor. Yang menjadi perhatian lebih besar adalah efektivitas penggunaan anggaran itu sendiri.
Ketika masih terdapat kebutuhan rehabilitasi ruang kelas, peningkatan sarana belajar, hingga berbagai kebutuhan pendidikan lainnya, muncul pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Ini bukan sekadar soal makan dan minum rapat. Ini soal bagaimana uang rakyat digunakan dan dipertanggungjawabkan,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik yang meminta agar penggunaan anggaran pendidikan diawasi secara ketat.
Besarnya anggaran konsumsi juga memunculkan pertanyaan lanjutan.
Apakah seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut benar-benar terlaksana sesuai perencanaan? Apakah harga satuan yang digunakan telah sesuai standar kewajaran? Dan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui audit dan pemeriksaan yang menyeluruh oleh lembaga yang berwenang.
Karena itu, sejumlah elemen masyarakat mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun institusi terkait untuk melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap seluruh proses pengadaan belanja makanan dan minuman tersebut.
Transparansi menjadi kunci. Sebab ketika anggaran publik bernilai miliaran rupiah dipergunakan, masyarakat berhak mengetahui ke mana uang tersebut mengalir, siapa yang menerima manfaatnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan pendidikan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu terkait berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Kini publik menunggu. Apakah temuan-temuan tersebut hanya kebetulan administratif semata, atau ada fakta lain yang perlu diungkap lebih jauh? Jawabannya berada pada transparansi data dan keberanian lembaga pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka.
Sampai berita ini kami tayangkan Supriyanto selaku kepala dinas Disdikbud atau pengguna anggaran tidak memberikan tanggapan apa pun saat kami coba mengkompirmasi melalui aplikasi whasapp, alih-alih memberikan tanggapan terkait anggaran tersebut ini justru memblokir.(***)
Bersambung berita berikutnya akan kita beber secara gamblang..???
