Lampung Selatan — Suaraexpose.com, Aliran anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Selatan kembali memantik perhatian.
Berdasarkan data realisasi tahun anggaran 2025 yang dianalisis, total belanja tercatat mencapai Rp3,84 miliar dengan dominasi metode e-purchasing. (Data terlampir)
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dari ratusan paket pengadaan, mayoritas menggunakan mekanisme e-purchasing sebanyak 190 paket, sementara sisanya terbagi dalam kategori dikecualikan dan pengadaan langsung.
Pola ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kompetisi dan transparansi dalam proses belanja.
Temuan paling mencolok terlihat pada konsentrasi nilai proyek yang mengalir ke sejumlah penyedia. Beberapa perusahaan tercatat menerima akumulasi nilai ratusan juta rupiah, dengan satu penyedia bahkan mencapai lebih dari Rp698 juta, disusul penyedia lain di kisaran Rp600 juta.
Kondisi ini memunculkan indikasi adanya potensi ketergantungan pada penyedia tertentu. Dalam praktik pengadaan yang sehat, distribusi proyek idealnya lebih merata guna mendorong persaingan usaha yang adil.
Dari sisi nilai, sebagian besar paket berada pada nominal relatif kecil bahkan di bawah Rp1 juta. Namun frekuensi yang tinggi menyebabkan akumulasi anggaran tetap signifikan.
Pola ini kerap disebut sebagai “pengadaan terfragmentasi”, yang dalam beberapa kasus berpotensi menghindari mekanisme lelang terbuka.
Hampir tidak terlihat penggunaan metode tender terbuka dalam data tersebut. Padahal, untuk nilai akumulatif yang besar, metode kompetitif menjadi penting guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Sejumlah pengamat pengadaan menilai bahwa dominasi e-purchasing memang sah secara regulasi, namun tetap perlu diawasi. Tanpa pengendalian yang kuat, mekanisme ini bisa membuka celah praktik pengondisian penyedia maupun pengulangan paket pada vendor yang sama.
Untuk itu, diperlukan Audit mendalam oleh inspektorat atau lembaga pengawas Evaluasi distribusi penyedia, Transparansi detail spesifikasi dan harga satuan, Peningkatan penggunaan metode tender terbuka untuk nilai besar.
Investigasi ini masih membuka ruang pendalaman lebih lanjut, terutama terkait keterkaitan antar penyedia, spesifikasi barang, serta potensi konflik kepentingan.
Publik berhak mengetahui apakah miliaran rupiah anggaran tersebut telah digunakan secara optimal, atau justru menyisakan tanda tanya besar dalam tata kelola pengadaan. (***)
