Way Kanan – Suaraexpose.com, Aroma ketidakwajaran dalam penganggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Way Kanan mulai tercium publik, Rabu 12/02/2026
Selisih angka yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar dalam satu tahun anggaran memantik pertanyaan serius tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
Sorotan tajam ini disampaikan Fikri Nasution, S.H., M.H., pemerhati anggaran Provinsi Lampung.
Ia membeberkan hitungan yang menurutnya janggal dan tidak sinkron dengan Peraturan Bupati Tahun 2024 tentang standar biaya perjalanan dinas.
“Dalam regulasi jelas disebutkan, perjalanan dinas dalam kota atau kegiatan reses anggota DPRD dialokasikan selama 18 hari per tahun dengan standar biaya Rp150.000 per hari,” ungkap Fikri.
Secara matematis, satu anggota dewan hanya memerlukan Rp2.700.000 per tahun untuk kegiatan tersebut.
Dengan komposisi 40 anggota DPRD, total kebutuhan anggaran seharusnya berada di angka Rp108.000.000 per tahun.
Namun fakta di dokumen anggaran menunjukkan angka Rp1.191.100.000. Artinya terdapat selisih sekitar Rp1.083.100.000, mendekati Rp1,1 miliar yang belum terurai secara transparan kepada publik.
Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis perencanaan. Dalam konteks pengelolaan APBD, selisih lebih dari 10 kali lipat dari kebutuhan riil berdasarkan standar biaya merupakan anomali serius.
Apakah ada komponen tambahan yang sah namun tidak dijelaskan secara rinci?
Ataukah terjadi pembengkakan anggaran yang berpotensi melampaui ketentuan regulasi?
Fikri menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran dan tekanan ekonomi masyarakat, alokasi perjalanan dinas yang melonjak drastis ini mencederai rasa keadilan publik.
Jika benar ada ketidaksesuaian, maka ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut potensi kerugian keuangan daerah,” tegasnya.
Dalam sistem penganggaran pemerintahan, standar biaya ditetapkan untuk mencegah pemborosan dan menjaga disiplin fiskal.
Jika angka yang dianggarkan jauh melampaui batas normatif tanpa penjelasan rinci, maka prinsip akuntabilitas patut dipertanyakan.
Apalagi, reses sejatinya merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Ironisnya, kegiatan yang bertujuan mendengar keluhan rakyat justru berpotensi menimbulkan keluhan baru terkait pembiayaan.
Fikri mendorong agar Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum mencermati postur anggaran tersebut secara objektif.
“Kalau ada dasar hukum yang memperbolehkan angka sebesar itu, buka ke publik. Jika tidak, maka ini wajib diaudit. Jangan sampai masyarakat hanya melihat wakil rakyat seolah berpesta anggaran di saat rakyat diminta berhemat,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi DPRD Way Kanan dan Sekretariat Dewan.
Klarifikasi terbuka dan transparansi dokumen perincian anggaran menjadi langkah awal meredam kecurigaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan terkait komponen detail yang membentuk angka Rp1,19 miliar tersebut.
Apakah ini sekadar salah persepsi angka, atau ada persoalan serius dalam tata kelola anggaran perjalanan dinas,
Yang pasti, dalam setiap lembar APBD terdapat amanah rakyat. Dan amanah itu menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar angka di atas kertas.
Saat kita wartawan media ini mengkomfirmasi ke Indra selaku sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan, Indra engan menjawab alias diam membisu, Bagai mana kelanjutan berita berikutanya tunggu edisi memdatang,(Tim).
