BANDAR LAMPUNG — Suaraexpose.com, Sebanyak 31 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung resmi melangkah menjabat setelah menjalani proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, pada hari Rabu (21/1) di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Acara yang dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah ini mencakup pelantikan 23 pejabat administrator dan 8 pejabat pengawas, yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/205/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator serta Jabatan Pengawas.
Dalam pidatonya yang penuh makna, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya sebuah seremonial resmi, melainkan amanah yang membawa tanggung jawab besar terhadap bangsa, negara, dan khususnya masyarakat Provinsi Lampung.
“Pelantikan ini menjadi bagian penting dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Peran strategis yang diemban oleh para pejabat baru menjadi fokus utama dalam sambutan Sekprov. Sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh pimpinan daerah dengan pelaksanaan teknis di lapangan, mereka dituntut mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program dan kegiatan yang nyata, terukur, serta memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita tidak hanya bergerak berdasarkan aturan, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diterjemahkan harus menjawab kebutuhan nyata dan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Lampung,” jelas Marindo.
Selain itu, ia juga mengemukakan sejumlah prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas. Pertama, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme sebagai modal utama untuk mendapatkan kepercayaan publik.
Kedua, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dengan ketat dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Ketiga, terus meningkatkan kapasitas diri dan kinerja untuk menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
“Jadilah aparatur yang bersih, jujur, dan beretika. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi standar yang tidak bisa dinegosiasikan. Setiap langkah kerja harus berorientasi pada kepuasan masyarakat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya dengan nada tegas.
Marindo juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang efektif akan mempercepat implementasi program dan meminimalkan tumpang tindih tugas, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak takut untuk berinovasi. Tantangan masa depan membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan daerah,” tambahnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung dapat meningkat secara signifikan.
Hal ini diharapkan tidak hanya mendukung visi pembangunan daerah yang lebih baik, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Lampung,”Tutup Marindo”.(***)
